Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik hingga Didenda
September 27, 2020

Informasi Berita Indonesia dan Dunia Terupdate Hari Ini

Berita Indonesia dan Dunia hari ini, kabar terbaru terkini. Berita aktual, peristiwa, bisnis, bola, tekno, gosip, artis, viral, trending

Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik hingga Didenda

Mudik Lebaran

Mudik Resmi Dilarang karena virus corona

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan sanksi akan diterapkan bagi warga yang masih nekat untuk mudik di tengah pandemi Covid-19

Seminarioaversa – Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengungkapkan sanksi akan diterapkan bagi warga yang masih nekat untuk mudik di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.

Adita menjelaskan, hukuman yang diberikan kepada para pelanggar dibagi menjadi dua tahap sesuai waktu masa berlaku. Hal itu terkait dengan kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah

Tahap pertama mulai tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020. Pelanggar pada tahap pertama hanya diberi teguran dan diminta kembali ke wilayah asal.

“Pada tahap awal penerapannya pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif ya. Di mana pada tahap pertama yaitu pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan,” kata Adita dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Sementara tahap kedua mulai tanggal 7 Mei sampai 31 Mei 2020. Pada tahap ini, petugas akan memberikan sanksi dan denda sesuai aturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut bisa diterapkan dengan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada pasal 36 UU nomor 3 tahun 2018 sanksi yang diberikan beragam dari mulai peringatan hingga denda administratif.

“Yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan juga akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk adanya denda,” ujar Adita.

Sanksi Penuh Buat Warga yang Nekat Mudik Berlaku 7 Mei

Jokowi Larang Mudik Lebaran 2020, Polri Perketat Jaga Jalur Keluar ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang kegiatan mudik tahun ini. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk mengakomodir kebijakan tersebut.

“Kemarin Presiden sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan beliau, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).

Penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian dan sebagainya. Jelasnya, regulasi transportasi terkait larangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Larangan dilakukan bertahap dan sanksi penuh akan diterapkan pada 7 Mei 2020.

“Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi COVID-19,” jelas Adita.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona.

Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

fTransportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.